AHY Sebut Perbaikan Fasum Rusak Pakai Dana Darurat: Jakarta hingga Daerah Lain

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Senin (1/9/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat kericuhan akan menggunakan anggaran darurat. Ia menegaskan kerusakan terbesar yang perlu segera diperbaiki berada di Jakarta dan sejumlah daerah.

"Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo dan beberapa lagi yang lain," kata AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).

Halte bus dibakar di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

AHY menjelaskan pemerintah pusat telah menghitung kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak. Ia menyebut total kerugian yang teridentifikasi saat ini mencapai sekitar Rp 900 miliar hingga Rp 950 miliar.

"Ya, tadi kami berbicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi kurang lebih Rp 900 miliar sampai Rp 950 miliar total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama," ujarnya.

"Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya," terang dia.

Pengunjuk rasa berada disamping halte Transjakarta yang dibakar saat aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh mobil rantis Brimob di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menurut AHY, kerusakan yang tercatat tidak hanya terjadi pada fasilitas publik seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), tetapi juga menyasar gedung-gedung pemerintahan dan kantor DPRD.

"Ya, dengan Menteri PU, tentunya kami terus selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar," pungkas dia.