Akan Timbul Dampak Hukum-Politik Serius jika DPR Abaikan 30 Persen Perempuan di AKD

MK menyatakan agar setiap (AKD) mulai dari komisi, Bamus, Pansus, Baleg, Banggar, BKSAP, MKD, BURT harus memiliki keterwakilan perempuan.(MI/SUSANTO)

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXI/2024 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengisian alat kelengkapan dewan (AKD).

“Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena MK tidak punya perangkat eksekusi, maka pelaksanaannya harus dijalankan melalui mekanisme politik-administratif di DPR,” ujar Usep dalam Diskusi Media ‘Keterwakilan Perempuan di Alat Kelengkapan DPR: Segera Laksanakan Putusan MK No. 169/PUU-XXII/2024’ pada Minggu (9/11).

Menurut Usep, pimpinan DPR memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penyusunan struktur AKD sesuai dengan ketentuan baru yang ditetapkan MK.

“Pimpinan DPR wajib menindaklanjuti putusan ini dalam penyusunan struktur alat kelengkapan. Sekretariat Jenderal DPR juga harus memastikan pengisian keanggotaan mengikuti ketentuan MK, dan Badan Musyawarah perlu menyusun jadwal serta formasi dengan memperhatikan kuota perempuan,” tegas Usep.

Ia mengingatkan, apabila DPR mengabaikan pelaksanaan putusan MK tersebut, akan muncul konsekuensi hukum dan politik yang serius dan signifikan.

“Kalau ini tidak dilaksanakan, dampak hukumnya adalah semua produk (UU) dari alat kelengkapan DPR bisa dipersoalkan keabsahannya. Fraksi atau anggota DPR bisa mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dibuat AKD karena melanggar prinsip konstitusional keterwakilan perempuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Usep menjelaskan bahwa potensi gugatan hukum juga semakin terbuka lebar, baik di internal DPR maupun oleh masyarakat sipil.

“Kalau DPR tetap tidak menjalankan putusan MK, publik bisa melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Sebab, proses legislasi yang tidak melibatkan keterwakilan perempuan 30% dianggap cacat konstitusional,” katanya.

Selain dampak hukum, Usep juga menyoroti konsekuensi politik apabila DPR bersikap abai terhadap putusan tersebut.

“Secara politik, DPR akan dinilai sebagai lembaga negara yang tidak patuh pada konstitusi dan tidak menghormati prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam UUD 1945,” ujarnya.

Usep menambahkan, sikap DPR yang mengabaikan putusan MK juga akan menurunkan citra lembaga legislatif di mata publik maupun komunitas internasional, serta berpotensi menimbulkan aksi protes dari publik.

“Kalau DPR tetap menolak melaksanakan putusan ini, tekanan politik akan semakin kuat, baik dari masyarakat sipil di dalam negeri maupun lembaga internasional. Dunia akan melihat DPR sebagai lembaga yang tidak patuh pada hukum dan komitmen kesetaraan gender,” pungkasnya. (Dev/M-3)