Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG

Kiri ke kanan: Yongki (Apmaki), Ardy Susanto (Sekjen Apmaki), Alven Stony (Ketum Gapembi), Tjhau Khiun (Sekretaris Aspradam), Robert (Apmaki).(dok.istimewa)

PARA pengusaha yang tergabung dalam tiga asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga asosiasi tersebut adalah Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM).

Sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana makan yang higienis, aman, dan sesuai standar halal, ketiga asosiasi ini siap berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan ini telah mereka sampaikan saat konferensi pers bersama di Telaga Senayan, Jakarta, Jumat (12/9).

"Dukungan kami ini mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia," ujar Sekjen APMAKI, Ardy Susanto dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Ardy mengatakan, produsen dalam negeri siap memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Berdasarkan estimasi kapasitas produksi anggota, industri nasional saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun. 

"Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI dan kebutuhan BGN," ungkap dia.

Ardy menegaskan, dalam rapat bersama tiga asosiasi tersebut, semua berkomitmen untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ardy, tiga asosiasi ini akan memastikan program MBG terhindar dari potensi risiko penggunaan peralatan makan yang tidak sesuai standar, karena produk industri nasional telah terjamin kualitasnya sesuai SNI dan standar halal. 

Industri dalam negeri, kata dia, tidak mungkin berani memproduksi barang palsu atau menggunakan bahan SS 304 yang tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana banyak ditemukan produk KW di pasaran, bahkan ada yang mencantumkan logo SNI tetapi ternyata tidak memenuhi standar. 

“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi dari produk abal-abal. Kami berkomitmen hanya menghadirkan produk sesuai SNI dan standar halal,” tandas Ardy.

Sementara Ketua Umum GAPEMBI, H. Alven Stony, menegaskan bahwa pengusaha dapur makan siap mendukung program ini dengan menyediakan dapur yang higienis, sesuai standar gizi, dan patuh terhadap rekomendasi MUI. 

"Kami juga mengimbau agar para kepala SPPG bisa pro aktif dalam memastikan SPPG yang mereka kelola menggunakan peralatan makan dan dapur yang bersertifikat halal dan memastikan aspek thoyib sesuai rekomendasi MUI yang ditujukan kepada kepala BGN," tutur Alven.

Sedangkan Ketua APMAKI, Alie Cendrawan, menyampaikan, industri wadah makan yang tergabung dengan APMAKI telah memiliki kemampuan produksi 8,5 juta set per bulan. Selain itu, APMAKI juga siap meningkatkan kapasitas produksi untuk memastikan distribusi food tray yang sesuai standar halal dan SNI apabila dibutuhkan oleh pemerintah dan BGN. 

Pihak ASPRADAM memastikan perusahaan produsen alat dapur dan makan yang tergabung dengan asosiasi mereka mempunyai kemampuan produksi 2 juta set per bulan dan juga siap untuk menambahkan fasilitas produksinya agar memastikan suplai peralatan dengan kualitas terbaik agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan paparan BGN di rapat Komisi IX DPR RI pada  8 September 2025, program MBG ini  memiliki skala yang sangat besar dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 dan 74,56 juta penerima manfaat pada 2026 yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan, yaitu Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk penyediaan makan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan. 

Dengan cakupan yang demikian luas dan kepastian fiskal yang kuat, kebutuhan logistik pendukung termasuk food tray akan terus meningkat dan berkelanjutan. 

"Kami, tiga asosiasi pengusaha bersama industri nasional lainnya siap mengambil peran strategis dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan jutaan unit food tray setiap bulan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung kemandirian industri dalam negeri," pungkas Ketua APMAKI, Alie Cendrawan. (Cah/P-)