Bangun 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030, Kemenhub Butuh Investasi Rp 853 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pengembangan besar-besaran jalur perkeretaapian nasional hingga 2030. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, Arif Anwar, mengatakan rencana induk ini mencakup pembangunan total rel sepanjang 10.524 kilometer (km), termasuk jaringan kereta api perkotaan sepanjang 3.725 km.

"Anggarannya Rp 853 triliun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana induk kereta api hingga 2030," ujar Arif dalam acara integrasi transportasi di sektor darat, perkeretaapian, udara, dan laut di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Arif menyatakan proyek ini menjadi prioritas nasional untuk menjawab kebutuhan konektivitas antardaerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Arif mengatakan jaringan rel yang telah terbangun saat ini baru mencapai sekitar 7.000 km.

"Jadi, PR kita sampai 2030 masih panjang. Masih ada sekitar 3.000 km yang harus dibangun," sambung Arif.

Arif menyampaikan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalur, tetapi juga pengadaan sarana transportasi. Arif mencatat kebutuhan 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta untuk kereta penumpang, serta 2.475 lokomotif dan 28.364 kereta untuk kereta barang dalam menopang operasional jaringan yang berkembang.

Arif memaparkan pengembangan rel akan tersebar di berbagai wilayah, dengan target jalur pada 2030 mencakup: Pulau Jawa, Madura, dan Bali sepanjang 5.590 km (saat ini 4.536 km), Sumatera menjadi 2.900 km (saat ini 1.854 km), Sulawesi menjadi 734 km (saat ini 71 km), serta rel baru di Kalimantan 1.200 km dan Papua 100 km. Untuk mewujudkan rencana ambisius tersebut, lanjut Arif, pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar tidak bergantung pada APBN.

"Sehingga kebutuhan skema pembiayaan nonAPBN atau creative financing ini misalnya bisa memakai investasi murni, konsesi, dan sebagainya. Kemudian juga melalui skema APBU," ucap Arif.

Menurut Arif, pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalkan penggunaan APBN dalam pembangunan infrastruktur besar. Arif menegaskan kolaborasi dengan pihak swasta dan investor nasional maupun internasional akan menjadi kunci keberhasilan program pembangunan perkeretaapian nasional ke depan.

"Ini memang arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak atau seminimal mungkin bisa didukung tidak menggunakan APBN. Jadi, dibutuhkan investor dalam hal ini," kata Arif.