Belum Setahun Dilantik 3 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK, Pakar Soroti Politik Mahal dan Partai Mandul Kaderisasi

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)(MI/Susanto)

BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT). 

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan praktik korupsi tersebut mencerminkan dua persoalan utama yakni mahalnya biaya politik dan gagalnya kaderisasi partai politik.

“Saya kira penyebab kenapa kasus korupsi terus berulang karena problem biaya politik yang sangat mahal. Ketika seseorang mengeluarkan biaya besar untuk maju, ia cenderung mencari kompensasi saat berkuasa,” ujar Herdiansyah pada Minggu (9/11).

Herdiansyah mengatakan berdasarkan hasil studi KPK dan Kementerian Dalam Negeri, biaya politik untuk menjadi bupati bisa mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sementara untuk posisi gubernur dapat mencapai Rp150 miliar.

“Dengan ongkos sebesar itu, wajar kalau banyak kepala daerah berupaya mencari sumber pendanaan untuk mengembalikan modal politiknya. Ini yang membuat praktik korupsi sulit dihindari,” tegasnya.

Namun, menurut Herdiansyah, biaya politik bukan satu-satunya akar masalah. Ia menilai partai politik turut berkontribusi besar terhadap lahirnya kepala daerah korup karena gagal melahirkan kader dengan integritas dan kapasitas yang mumpuni.

“Masalahnya bukan cuma uang. Partai gagal melakukan kaderisasi. Banyak calon kepala daerah yang tidak punya elektabilitas atau kompetensi, tapi bisa maju karena modal besar,” katanya.

Kondisi ini, lanjut dia, mendorong munculnya praktik “beli suara” untuk mendongkrak popularitas secara instan. 

“Karena tidak punya rekam jejak dan integritas, cara tercepatnya ya membeli suara pemilih. Ini lingkaran setan yang menambah biaya politik makin tinggi dan memperparah korupsi,” jelasnya.

Herdiansyah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepala daerah yang terpilih. Ia menilai KPK seharusnya kembali memfungsikan otoritas pengawasan dan pemantauan terhadap kerja-kerja pemerintah daerah.

“Semua pos yang rawan korupsi harus diawasi ketat, mulai dari proses seleksi pejabat pemerintahan, pengisian jabatan kepala dinas, hingga pengadaan barang dan jasa. Di sinilah biasanya transaksi dan suap terjadi,” paparnya.

Di samping itu, Herdiansyah menekankan bahwa sektor sumber daya alam juga menjadi ladang korupsi besar jika tidak diawasi dengan benar. 

“Di mana ada sumber daya besar, di situ potensi korupsi tinggi seperti di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Kalau tidak diawasi, akhirnya korupsi SDA terus berulang,” ujar Herdiansyah.

Menurutnya, pengawasan internal dari BPKP saja tidak cukup sehingga harus ada mekanisme pengawasan berlapis, termasuk dari lembaga eksternal seperti BPK dan juga publik.

Ia juga menilai KPK perlu mengembalikan fungsi penindakan yang kuat seperti era sebelumnya, di mana OTT menjadi simbol ketegasan lembaga antirasuah.

“OTT itu mahkota KPK. Kalau korupsi kita anggap sebagai kejahatan luar biasa, maka cara menanganinya juga harus luar biasa. Semakin banyak OTT, semakin baik untuk memberi efek jera,” ucapnya. (Dev/M-3)