BKPM Masih Ramu Insentif Investasi Baru Pengganti Tax Holiday

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama dengan Kementerian Keuangan masih merampungkan insentif yang difokuskan untuk menarik investor menanamkan modalnya, sebagai pengganti tax holiday.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, insentif seperti tax holiday makin tak menarik saat ini karena pemberlakuan global minimum tax (GMT). Di Indonesia, GMT berlaku per 1 Januari 2025.

"Karena insentif tradisional seperti tax holiday, tax allowance, terkesan mutlak dan tidak semenarik dulu," kata Tirta dalam agenda diskusi FPCI dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Oleh sebab itu, ia mengatakan, dalam merancang insentif baru pengganti tax holiday, BKPM bersama Kementerian Keuangan tengah mendesain bentuk insentif yang benar-benar baru, supaya investor semakin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita rancang bersama mereka upaya yang lebih terkoordinasi, termasuk langkah perencanaan bersama antara DJP, Kementerian Keuangan dan kementerian kita, termasuk menciptakan insentif baru agar lebih efektif," tegasnya.

Rancangan insentif baru ini, kata Tirta, menjadi penting karena seberapapun insentif pembebasan pajak yang diberikan pemerintah kepada investor, akan tetap merugikan pemerintah bila tidak didesain dengan bentuk insentif baru. Sebab, ada batasan tarif GMT 15% yang berlaku di semua negara.

"Kalau kita coba beri insentif ke mereka, katakanlah di bawah 15%, seperti pemerintah negara asalnya boleh ambil pajaknya, marginnya jadi beda, kan? Misalnya, pajak Indonesia 10%, 5% sisanya akan diambil kembali oleh negara asal tempat kantor pusat investornya berdiri," papar Tirta.

Karena insentif baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Tirta mengaku belum bisa bicara detail bentuk-bentuk yang tengah didesain. Ia hanya memastikan, insentif itu akan rampung dalam waktu dekat.

"Karena kami ingin menarik investor asing sebanyak mungkin. Jadi, ada beberapa desain atau beberapa skenario. Tapi kami masih mengerjakan lebih detail dalam skenario-skenario ini. Kami bergerak cepat karena semoga kementerian kami bisa mengeluarkan hal semacam ini untuk menarik investor asing," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebetulnya masih memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025.

Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku masih merancang insentif pajak baru yang akan diterapkan sebagai pengganti insentif tax holiday.

Insentif tax holiday menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena pemerintah telah menerapkan pemberlakuan global minimum tax (GMT) di Indonesia.

"Kita lagi merancang itu," kata Bimo saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

"GMT nya kita terapkan dulu," tegasnya.

Bimo menjelaskan, rancangan insentif pengganti tax holiday itu akan berpedoman pada upaya memperdalam pohon industri yang sudah ada di Indonesia.

"Jadi hilirisasinya makin bagus, makin dalam, otomatis distribusi manfaatnya juga makin oke," tuturnya.

Sempat beredar informasi insentif baru pengganti tax holiday akan berupa cash subsidy untuk sektor investasi strategis, refundable tax credit, dan nonrefundable tax credit, namun Bimo membantahnya.

"Enggak, enggak," ucap Bimo singkat.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Investasi Hilirisasi di Semester I-2025 Tembus Rp 280 Triliun