BNPB: Tak Ada Anggaran Negara Dipakai untuk Pernikahan Anak Kepala BNPB

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, memastikan bahwa acara pernikahan anak Kepala BNPB Suharyanto sama sekali tidak menggunakan anggaran negara. Hal itu disampaikan menyusul polemik beredarnya surat undangan rapat persiapan yang memakai kop BNPB.

Rustian mengatakan dirinya ditunjuk sebagai ketua panitia bersama Deputi Darurat Mayor Jenderal Budi Irawan. Penunjukan itu, kata Rustian, sekaligus menegaskan bahwa peran panitia sebatas membantu WO yang sudah ditunjuk keluarga.

“Kami ditunjuk ketua dan wakilnya itu ya kami kan sipil ya. Kami sekretaris utama sipil ditunjuk wakil ketuanya Deputi Darurat itu beliau Mayor Jenderal Budi Irawan,” kata Rustian, Sabtu (23/8).

“Dan beliau mewanti-wanti saya berdua tidak akan ada mengenakan anggaran yang apa namanya yang ada di BNPB,” tambahnya

Rustian menegaskan lagi, kontribusi panitia hanya sebatas dukungan tenaga dan pikiran. Seluruh kebutuhan acara sudah ditangani WO.

“Tenaga dan pikiran saja karena WO-nya sudah ada. WO itu kan juga sudah ada di seksinya masing-masing jadi kami memperkuat saja kan begitu ya. Karena dari sisi undangan kan itu pasti dari kami lah yang akan memperkuat,” jelasnya.

Rapat persiapan, kata Rustian, juga digelar di luar jam kerja. “Ya di luar jam kantor kita laksanakan. Ya karena tadi itu karena keterbatasan waktu beliau karena banyaknya bencana itu ada banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.

Rustian berharap klarifikasi ini bisa mengakhiri polemik di publik. “Terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua. Semoga informasi ini semakin jelas dan kami mohon polemik ini bisa diakhiri sampai di sini,” pungkasnya.

Ramainya polemik ini berawal dari beredarnya surat undangan resmi BNPB bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 yang ditandatangani Sekretaris Utama BNPB Rustian pada 11 Agustus 2025.

Surat itu berisi undangan rapat persiapan pernikahan anak Kepala BNPB dan dilaksanakan di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta Timur.

Publik mempertanyakan penggunaan kop BNPB dan fasilitas kantor lembaga negara untuk urusan pribadi pimpinan.