ESDM dan BPS Kolaborasi Penguatan Data di Sektor Energi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik.

Adapun, proses penandatanganan dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa, 14 Oktober 2025 di Ruang Sarulla Gedung Chairul Saleh, Kantor Kementerian ESDM.

Kepala BPS Amalia mengatakan penandatanganan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial atau administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara BPS dengan Kementerian ESDM.

"Di mana tentunya kolaborasi ini adalah untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data," kata Amalia di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Menurut Amalia membangun sistem statistik nasional memerlukan langkah terpadu karena visi BPS saat ini adalah menghasilkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak.

Oleh sebab itu, pihaknya membutuhkan data berbagai sumber yang bertanggung jawab guna memastikan bahwa data dan statistik yang dihasilkan oleh BPS adalah data statistik yang berkualitas.

"Kolaborasi antara Kementerian ESDM dan BPS ini sudah panjang. Antara lain pertama BPS telah menerima dukungan data dari Kementerian ESDM baik untuk penyusunan statistik bidang ESDM sampai dengan penyusunan neraca nasional untuk menghitung produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Setidaknya, salah satu publikasi BPS yang sumber datanya didukung oleh Kementerian ESDM adalah Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2019-2023.

Adapun, pada publikasi tersebut tercatat bahwa pada tahun 2023 untuk menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp1 miliar rata-rata lapangan usaha membutuhkan energi sebesar 873,49 peta joule.

"Selain itu peran strategis sektor ESDM juga tercermin dalam aspek ketenagakerjaan. BPS mencatat pada bulan Februari 2025 sektor pertambangan serta sektor pengadaan listrik dan gas secara total mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja," tambahnya.

Sementara, di tempat yang sama Bahlil mengapresiasi langkah kolaborasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dan BPS. Menurut dia, MOU hari ini merupakan tindak lanjut dari perpanjangan MOU sebelumnya.

"Dan sebagai orang yang berproses dalam dunia dialektika pada saat menjadi aktivis itu selalu memegang punya prinsip, hanya kepada Tuhan kita percaya manusia butuh data," kata dia.

Bahlil lantas menilai BPS memiliki peran penting dalam penyusunan data untuk kepentingan negara. Menurutnya, hal itu bukan semata karena lembaganya melainkan juga karena kepemimpinan Kepala BPS saat ini.

"Tapi sebesar apapun itu kekuatan institusi tanpa diberikan kemampuan leadership, kapasitas, dan kemampuan dari pemimpinnya mungkin juga susah bergerak terlalu cepat. Dan Ibu ini mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam pandangan saya dalam merespon semua apa yang kita minta untuk penyiapan data," ujar Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Trump Sebut AS Bebas Akses ke RI, ESDM: Kita Kan Memang Terbuka