Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh zona Indonesia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono mengungkapkan, harga beras di sejumlah wilayah sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).
"Ini beras saya kira sudah menjadi perhatian kita semua dan sudah diambil langkah-langkah. Tapi intinya kita perlu melihat bahwa memang baik di zona 1, 2, maupun 3 ini harganya cukup jauh di atas harga eceran tertinggi," ujar Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, disparitas harga cukup tajam, terutama di zona 3 yang meliputi wilayah Maluku dan Papua. "Kalau di zona 3, Maluku-Papua, itu jaraknya dengan HET sampai sekitar 40%," ungkapnya.
Di zona lain, jarak dengan batasan harga juga masih tinggi. "Di zona 1 jaraknya sekitar 14%, di zona 2 sekitar 13%. Ini termasuk daerah dengan disparitas tinggi, artinya selisih harga antara satu daerah dengan daerah lain itu sangat besar," jelas Edy.
Foto: Suasana aktivitas penjualan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (8/8/2025). Indeks kenaikan harga-harga atau inflasi berpotensi terkerek naik pada Agustus 2025, salah satu penyebabnya adalah terus tingginya harga beras. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Suasana aktivitas penjualan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (8/8/2025). Indeks kenaikan harga-harga atau inflasi berpotensi terkerek naik pada Agustus 2025, salah satu penyebabnya adalah terus tingginya harga beras. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Edy membeberkan, daerah-daerah dengan harga beras tertinggi sebagian besar berada di zona 3, dengan harga mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram (kg). Namun, ada pengecualian di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang berada di zona 2.
"Dalam kesempatan ini, kami ingin minta perhatian khusus kepada Bapak-Ibu dari Kabupaten Mahakam Ulu. Harga berasnya rata-rata hampir mencapai Rp20.000 per kg, sedangkan di sekitar Mahakam Ulu tidak seperti itu," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog atas penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas), selain bantuan pangan beras. Namun, realisasi penyaluran SPHP dinilai belum optimal.
"Sampai minggu lalu itu kami monitor dari laporan teman-teman Badan Pangan, realisasinya masih belum terlalu besar. Kalau ada kendala mungkin segera kita bicarakan nanti di dalam rapat khusus untuk melakukan percepatan," ujarnya.
Edy menambahkan, rapat koordinasi mingguan secara daring akan digelar untuk mempercepat distribusi beras SPHP. "Meskipun kalau kita lihat, memang per provinsi sudah ada penurunan di 9 provinsi, sementara di 15 provinsi masih naik. Tapi intinya, penyaluran beras SPHP ini perlu kita terus untuk melakukan percepatan," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Distribusi Jadi Sorotan