TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berencana menghadiri kongres partainya di Nusa Dua, Bali setelah bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto, yang ditahan KPK sejak Februari 2025 karena kasus suap, bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada Jumat malam, 1 Agustus 2025.
PDIP menggelar kongres di Bali pada hari yang sama dengan saat Hasto dibebaskan. Namun, Hasto menyebut tidak akan langsung pergi ke lokasi kongres setelah bebas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Malam ini saya akan ke keluarga dulu, baru mungkin akan ke Bali. Saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman di Bali," kata Hasto kepada Tempo melalui panggilan video setelah keluar dari Rutan KPK.
Hasto bercerita dia baru bangun dari tidurnya ketika mendengar kabar dirinya mendapat amnesti dari Prabowo. "Saya tadi pagi bangun jam setengah lima dan ditarik oleh teman-teman, mereka bilang, 'ada amnesti, ada amnesti'," ujarnya.
Hasto kemudian berdoa dan bersyukur setelah mengetahui dirinya mendapat pengampunan dari Presiden. Dia tidak mengira akan dapat amnesti. Hasto berujar sudah memikirkan kemungkinan terburuk sejak mendapat vonis penjara 3,5 tahun dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025.
Hakim menyatakan Hasto bersalah karena menyediakan sebagian dana suap untuk Wahyu. Suap itu diberikan agar kader PDIP Harun Masiku menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Nazarudin meninggal sebelum sempat dilantik.
Namun, Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Hasto. Prabowo mengusulkan pemberian amnesti terhadap Hasto dan 1.116 narapidana lainnya ke DPR RI. Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat memberikan amnesti pada Kamis kemarin, 31 Juli 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pemberian amnesti itu usai rapat konsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah juga memberikan amnesti untuk 1.116 orang lain dalam pengampunan kali ini. Selain amnesti, Prabowo memberi abolisi untuk terpidana kasus korupsi lainnya, yaitu mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
Adapun pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP awalnya tidak diumumkan secara luas. Kegiatan PDIP di Bali kali ini diumumkan sebagai agenda bimbingan teknis atau Bimtek untuk kader. Isu mengenai pelaksaan kongres ke-6 PDIP makin menguat setelah agenda Bimtek diselesaikan lebih cepat dari jadwal.
Kegiatan Bimtek mulanya direncanakan berlangsung hingga Jumat, 1 Agustus 2025. Namun, agenda yang dibuka pada Rabu pagi, 30 Juli 2025, langsung ditutup di hari itu juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Politik Puan Maharani. Kongres akhirnya terlaksana sehari kemudian.
Pelaksanaan kongres ke-6 PDIP sebelumnya berulang kali diundur. Kongres terakhir digelar pada 2019 di Bali. Dalam siklus organisasi, kongres partai biasanya digelar setiap lima tahun sekali, sehingga pelaksanaan kongres seharusnya sudah dilakukan PDIP pada 2024. Namun, PDIP mengundur kongres keenamnya karena bersamaan dengan agenda pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kongres ke-6 partai ini lantas ditunda dan dijadwalkan pada April 2025. Tapi kongres tersebut tak juga terealisasi di April lalu.