Seoul (ANTARA) - Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok, Rabu, menyerukan langkah tegas terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap wisatawan asing menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar akhir bulan ini.
Seruan tersebut disampaikan Kim dalam rapat keamanan publik bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Cho Hyun dan Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung, di tengah maraknya aksi unjuk rasa anti-China di berbagai wilayah Seoul.
“Pemerintah memandang pertemuan APEC bukan sekadar ajang diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menampilkan martabat nasional Republik Korea yang telah pulih,” ujarnya, merujuk pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November di Kota Gyeongju, wilayah tenggara Korea Selatan.
Kim menyoroti keberlanjutan aksi kebencian terhadap warga asing di sejumlah lokasi yang dinilainya merugikan citra negara.
“Tindakan destruktif seperti ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga asing, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha para pedagang kecil setempat,” katanya.
Ia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat, namun menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan tanpa melanggar hak dan keselamatan orang lain.
“Saya percaya bahwa tindakan diskriminatif dan ungkapan yang merendahkan terhadap orang asing harus dihapuskan sepenuhnya, karena hal itu mencederai martabat dan posisi Republik Korea di dunia internasional,” ujar Kim.
Ia menegaskan, setiap kementerian diminta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap tindakan yang memicu kebencian serta diskriminasi terhadap wisatawan asing dan merugikan para pelaku usaha kecil.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Korsel jadikan KTT APEC 2025 sebagai ajang pertemuan Trump-Xi
Baca juga: RI–Korsel perkuat kemitraan strategis jelang KTT APEC Seoul 2025
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.