KPU Tunggu MK Terkait Penetapan Gubernur Jabar Terpilih

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) menunggu pemberitahuan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum penetapan Gubernur Jabar terpilih. Meski diketahui tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan gugatan.

"Sesuai jadwal pengumuman BRPK dilakukan paling lambat pada tanggal 19-20 Desember 2024," ujar Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia, Jumat (13/12/2024).

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan menunggu pemberitahuan dari MK. Hedi menuturkan paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan KPU Jabar harus menetapkan gubernur terpilih.

Berdasarkan peraturan KPU Jabar nomor 18/2924 tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih dilakukan dengan ketentuan. Hedi menyebut tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama tiga hari setelah KPU Provinsi Jabar menerima surat pemberitahuan dari MK.

Hedi mengatakan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih suara terbanyak sebesar 14.130.192 atau setara 62,22 persen. Urutan kedua, pasangan nomor urut 3 Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie meraih 4.260.072 atau 18,75 persen suara.

Disusul pasangan nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat- Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara atau 9,7 persen. Di posisi terakhir pasangan nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara atau 9,31 persen.

Terkait partisipasi pemilih yang turun, kata dia, hal itu terjadi di seluruh Indonesia termasuk secara nasional. Ia menyebut faktornya tidak hanya satu variabel karena sosialisasi minim. "Tidak hanya satu variabel karena minim sosialisasi," kata dia.