Mayoritas Anggota Tetap DK PBB Tolak Rencana Israel Duduki Gaza

Seorang anak Palestina yang menderita kurang gizi dan cerebral palsy digendong ibunya di tempat pengungsian di Gaza, Palestina, 25 Juli 2025.(Antara/Xinhua )

EMPAT dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengecam rencana Israel untuk menduduki Gaza dalam pertemuan darurat pada Minggu (10/8). Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis menolak keras persetujuan Kabinet Keamanan Israel atas rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mencakup penguasaan penuh Gaza serta pengusiran warga Palestina dari utara ke selatan. Hanya Amerika Serikat (AS) yang menyatakan dukungan.

Wakil Tetap Rusia Dmitry Polyanskiy menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional dan bukti pengabaian terang-terangan terhadap seruan masyarakat internasional.

Dia juga menuding Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar bersikap munafik karena mengetahui keputusan Kabinet saat tampil di Dewan Keamanan beberapa hari sebelumnya, namun tetap menyatakan keprihatinan terhadap nasib para sandera.

Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Cong menyerukan Israel untuk segera menghentikan langkah berbahaya ini.

"Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa setiap tindakan yang berupaya mengubah struktur demografi dan teritorialnya harus disambut dengan penolakan dan perlawanan maksimal.

Dia memperingatkan bahaya ilusi supremasi militer dan mendesak Israel membuka perbatasan serta mencabut pembatasan bantuan.

Dari Inggris, Wakil Tetap James Kariuk menyebut keputusan itu salah dan memperingatkan bahwa memperluas operasi militer tidak akan mengakhiri konflik ini serta tidak akan menjamin pembebasan para sandera. 

Dia menilai langkah tersebut hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina dan meningkatkan pertumpahan darah, serta meminta Israel menghapus hambatan pengiriman bantuan.

Wakil Tetap Prancis Jay Dharmadhikari menyampaikan penolakan tegas negaranya terhadap rencana pendudukan, aneksasi dan penyelesaian apa pun di Jalur Gaza.

Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan itu sama sekali tidak akan berkontribusi pada keamanan Israel dan warga negaranya.

Sebaliknya, Wakil Perwakilan AS Dorothy Shea membela hak Israel untuk membela diri dan menyalahkan kekerasan Hamas atas situasi di Gaza. 

Dia menuding Hamas menolak menerima gencatan senjata.

Kabinet Keamanan Israel pada Jumat lalu telah menyetujui rencana bertahap Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza dan memindahkan warga Palestina dari utara ke selatan. 

Rencana ini muncul di tengah kritik internasional atas perang yang telah menewaskan lebih dari 61.000 orang sejak Oktober 2023, menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan membawa penduduknya ke ambang kelaparan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional. (Anadolu/Fer/I-1)