Pemerintah Bantah Merazia Bendera One Piece

BENDERA bergambar simbol bajak laut dari serial anime Jepang One Piece terlihat berkibar di sejumlah rumah hingga kendaraan di berbagai daerah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus alias HUT Ke-80.

Fenomena ini muncul di tengah imbauan resmi pemerintah agar masyarakat memasang bendera merah-putih sepanjang bulan Agustus. Pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan sebagian warga terhadap pemerintah.

Anime One Piece identik dengan tema kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan.Tokoh utamanya, Monkey D. Luffy, digambarkan sebagai sosok pemberani yang tak segan melawan penguasa yang bertindak sewenang-wenang.

Kharik memperlihatkan tangkapan layar berisi imbauan dari rekannya yang berada di Bogor, Jawa Barat, kepada Tempo. “Ini jelas pembungkaman yang nyata. Padahal bendera Jolly Roger bentuk kritik kepada negara yang sistemnya sudah korup dan diisi oleh orang korup juga, kenapa mereka marah?” kata Kharik saat dihubungi pada Ahad, 3 Agustus 2025.

Berikut adalah isi pesan yang ada dalam tangkapan layar tersebut, “Selamat Sore. Disampaikan info dari Badan Intel Kodim bahwa tolong disampaikan ke para babinsa koramil Bogor selatan, untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar di daerah lain dan ramainya berita di medsos. Agar situasi menjelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif. Agar di-mo (monitor?) berita tersebut ya. terima kasih.”

Paragraf kedua dari imbauan tersebut, “Mohon kerja samanya kepada para Ketua RT dan RW ila ada yang mengibarkan bendera tersebut di wilayah tolong segera laporkan ke Babinsa dan Bimas. Terima kasih.”

Kharik mengklaim pemasangan bendera animasi itu, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengesampingkan penghormatan pada Sang Saka Merah Putih. “Kami tetap menghormati bendera negara. Karena itu kami mengibarkannya sesuai dengan aturan, meletakkan bendera One Piece secara terpisah, jangan sampai lebih tinggi atau sejajar,” kata dia.

Pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi maupun kritik dari masyarakat. Selain itu, menurut dia pemerintah juga terbuka terhadap berbagai bentuk kritik mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Prasetyo menyebut indakan yang mungkin diambil hanya berlaku bagi pihak-pihak yang dengan sengaja membenturkan keberadaan bendera One Piece tersebut dengan bendera Merah Putih.

"Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak benar gitu, enggak boleh seperti itu," kata Prasetyo.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai aksi ini berlangsung secara sistematis. “Kami mendeteksi dan mendapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan memang ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan,” kata Dasco, Kamis, 31 Juli 2025.

Ia menyebut ada kelompok yang ingin Indonesia mengalami kemunduran, padahal saat ini, kata dia, negara sedang bergerak maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari bersatu, melawan hal-hal seperti itu,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

Respons serupa ditunjukan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, menurut dia terdapat provokasi dari kelompok tertentu yang ingin menurunkan martabat bendera Merah Putih dengan menggantinya menggunakan simbol fiksi.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita menahan diri memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Agustus 2025.

Budi menegaskan tindakan yang dianggap mencederai kehormatan bendera negara dapat dipidana sesuai Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang melarang pengibaran Merah Putih di bawah lambang apa pun.“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” tuturnya.