Perbaikan Fasilitas Publik Imbas Demonstrasi di Jakarta Perlu Dipercepat

Petugas gabungan membersihkan puing-puing Halte Bus Trans-Jakarta yang hangus terbakar pascaaksi di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (31/8/2025) .(MI/Ramdani)

PERCEPATAN perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat aksi unjuk rasa di Jakarta perlu segera dilakukan. Hasilnya pun diharapkan bisa dijaga karena kerugiannya ditaksir mencapai Rp80 miliar.

"Yang jelas kita sesalkan perusakan fasilitas umum. Padahal, Jakarta masih membutuhkan banyak pembangunan, seperti sekolah, rumah sakit, RTH (ruang terbuka hijau) dan lainnya," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike, Kamis (4/9).

Ia mengatakan bahwa percepatan perbaikan yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat perlu diapresiasi, agar fasilitas umum yang dirusak dapat digunakan kembali oleh masyarakat.

Yuke mengimbau warga untuk ikut menjaga fasilitas dan aset milik Pemprov DKI agar tidak kembali mengalami kerusakan. Ia juga mendukung kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan layanan Trans-Jakarta dan moda transportasi lain selama masa perbaikan sepekan ke depan.

Lebih lanjut, Yuke menyambut baik kerja sama perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum.

"Paling tidak, ini bisa meringankan anggaran pemprov sehingga bisa fokus pada perbaikan sektor lain. Yang penting ada koordinasi baik antara kementerian dan dinas terkait," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Bun Joi Phiau, menilai gelombang aksi yang terjadi belakangan ini memang meninggalkan kerusakan di banyak titik.

Karena itu, lanjutnya, kerja sama lintas pihak dalam perbaikan fasilitas publik sangat diperlukan untuk meringankan beban anggaran Pemprov DKI.

"Pada dasarnya, kami mendukung upaya Pemprov DKI dalam menangani dampak aksi. Segala langkah yang memungkinkan perlu ditempuh untuk mengembalikan kondisi Ibu Kota seperti semula," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

"Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar," kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).

Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Trans-Jakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demonstrasi yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

Pramono menjelaskan, selain dua JPO tersebut juga terdapat CCTV serta 18 lampu lalu lintas rusak.

Pada akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota dipicu oleh tunjangan "fantastis" anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi.

Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, dan ojek daring, berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Akibatnya, sedikitnya 10 orang tewas (data Komnas HAM), ribuan ditangkap dan luka. Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan kunjungan luar negeri dan menegur aparat, namun kritik soal kebebasan sipil dan praktik represif aparat tetap bergema. (Ant/P-2)