Perguruan Tinggi Sebut Dukungan ke Prabowo Berangkat dari Isu Kemiskinan

RIBUAN perguruan tinggi negeri dan swasta menyatakan dukungan untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan dasar pertimbangan perguruan tinggi adalah tanggung jawab akademik terhadap persoalan kemiskinan.

“Deklarasi itu sebagai bentuk supporting kami terhadap program pemerintah, khususnya terkait Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan ekstrem,” kata Eduart saat dihubungi, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Kampus, kata dia, memiliki kedekatan langsung dengan persoalan tersebut. Ia mencontohkan, jumlah mahasiswa dari kalangan tidak mampu yang diterima perguruan tinggi negeri kian meningkat. “Ini memberikan gambaran bahwa pengentasan kemiskinan menjadi program serius yang harus sama-sama kami support,” ujar Eduart.

Forum Rektor Indonesia bersama Majelis Rektor PTN menyatakan komitmen itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Surabaya pada Kamis lalu. Sebanyak 4.014 kampus yang tergabung di dalam forum menandatangani deklarasi, disaksikan oleh 217 rektor dari berbagai universitas.

Eduart menekankan, kampus melihat pendidikan sebagai salah satu jalan penting untuk mengurangi kemiskinan. “Kami benar-benar beranjak dari tugas hidup kita. Pendidikan adalah jembatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat,” kata dia.

Presiden Prabowo setidaknya memiliki 11 program prioritas dalam kepemimpinannya hingga lima tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 11 program prioritas tersebut menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar, yakni sebanyak Rp 446,24 triliun. 

Program prioritas Prabowo ini rata-rata menelan dana jumbo. Makan bergizi gratis, misalnya, membutuhkan anggaran paling sedikit sebesar Rp 121 triliun. Lalu program 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 41,88 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak Rp 200 triliun. 

Selain itu, sekolah rakyat membutuhkan dana sebesar Rp 11,6 triliun, Sekolah Unggul Garuda Rp 2 triliun, dan program cek kesehatan gratis sebanyak Rp 3,4 triliun.

Dede Leni M berkontribusi dalam penulisan artikel ini