Trump teken perintah untuk menghukum negara penahan warga AS

Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump pada Jumat menandatangani perintah eksekutif untuk menghukum negara-negara yang telah menahan warga AS secara tidak sah.

"Hari ini, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif, yang mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menjatuhkan konsekuensi baru kepada pihak-pihak yang secara sewenang-wenang menahan warga Amerika di luar negeri," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dalam sebuah pernyataan.

Berdasarkan perintah itu, sebuah negara yang ditetapkan sebagai "Negara Sponsor Penahanan Sewenang-wenang" akan menghadapi hukuman yang berat.

"Seperti halnya penetapan Negara Sponsor Terorisme, tidak ada negara yang ingin dimasukkan ke dalam daftar ini," kata Rubio. "Intinya, siapa pun yang menggunakan warga Amerika sebagai alat tawar-menawar akan menanggung akibatnya."

Menurut informasi di situs web Gedung Putih, perintah eksekutif itu memerintahkan Menlu AS untuk mengambil tindakan yang tepat kepada negara-negara yang menahan warga AS secara tidak sah.

Tindakan itu termasuk menjatuhkan sanksi, melarang masuk warga negara-negara tersebut, membatasi perjalanan, mengendalikan ekspor, dan tindakan lain untuk mencegah dan merespons penahanan warga negara AS.

Perintah itu juga memungkinkan Menlu AS untuk menghentikan hukuman jika pemerintah negara terkait membebaskan warga AS yang ditahan secara sewenang-wenang.

Hukuman juga bisa dihentikan jika pemerintah negara terkait telah menunjukkan perubahan dalam kepemimpinan atau kebijakan terkait penahanan secara tidak sah, dan memberikan jaminan untuk tidak melakukan pelanggaran di masa depan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Trump ajukan banding ke Mahkamah Agung terkait putusan legalitas tarif
Baca juga: Trump teken perintah eksekutif, Pentagon menjadi 'Departemen Perang'

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.