Gedung Dibakar Saat Demo, Anggota DPRD Sulsel Akan Bekerja Sementara di Kantor Bina Marga

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel untuk bekerja. Hal ini menyusul gedung DPRD Sulsel yang dibakar saat berlangsung demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo mengatakan kantor sementara yang berada di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum Sulsel itu mulai digunakan pada hari ini, Senin, 8 September 2025. "Kami pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi," ujarnya, Ahad, 7 September 2025.

Menurut Fauzi, sebanyak 84 anggota Dewan harus bekerja dan mau tidak mau membutuhkan kantor sementara. Dari beberapa kantor yang disurvei, kantor BMBK dinilai lebih representatif karena memiliki banyak ruangan.

Di kawasan kompleks perkantoran tersebut, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR).

Ia menegaskan, gedung BMBK akhirnya dipilih untuk berkantor sementara waktu, dan kini sedang dibenahi demi efisiensi anggaran. Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat.

Fauzi mengatakan penggunaan kantor sementara itu diputuskan melalui hasil rapat koordinasi serta persetujuan Gubernur. Keputusan ini diambil agar tidak menghambat pekerjaan, mengingat pembahasan anggaran APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan pembahasan APBD Pokok 2026.

Pada hari ini, DPRD Sulsel pun merencanakan rapat paripurna di kantor sementara. "Kami tidak ingin membuang-buang waktu karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan," kata Fauzi.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yasir Machmud. Ia mengatakan agenda kedewanan harus tetap berjalan karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyampaikan usulan pembangunan ataupun renovasi bangunan DPRD yang dibakar telah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat. "Kami sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Anggaran yang kami ajukan sudah dihitung, sekitar Rp 233 miliar, dari provinsi ke pemerintah pusat," ujarnya.