Koalisi Sipil Anggap Pembentukan 6 Kodam Upaya Kembalikan Orde Baru

KOALISI Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan menilai pembentukan kodam baru tidak relevan di tengah perkembangan lingkungan strategis regional maupun internasional. Keberadaan Kodam dianggap erat kaitanya dengan peran sosial-politik dwifungsi tentara.

“Kodam/koter lebih berfungsi sebagai alat penunjang kekuasaan Orde Baru ketimbang fungsi pertahanan,” kata koalisi lewat pesan tertulis yang dikirim Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi pada Senin, 11 Agustus 2025.

Koalisi menyebut, saat dwifungsi TNI pada awal reformasi dihapus, upaya restrukturisasi komando teritorial/kodam dilakukan di seluruh Indonesia.

Koalisi menilai penambahan jumlah Kodam adalah wujud nyata penguatan dan perluasan koter TNI. Struktur itu kini berfungsi layaknya instrumen pengawasan sosial dan politik masyarakat. “Juga mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan kontrol sipil,” tulis kelompok yang juga mencakup Amnesty International Indonesia, Imparsial, Centra Initiative, KontraS, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Menurut Koalisi, tidak adanya pengurangan/restrukturisasi koter, menunjukkan pengkhianatan pemerintah atas reformasi 1998. Koalisi juga menganggap penambahan Kodam ini semakin menunjukkan adanya upaya terang-terangan mengembalikan dwifungsi TNI dan Orde Baru. Koalisi juga menilai penambahan enam kodam baru berpotensi menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Namun Koalisi tidak mengelaborasinya lebih lanjut soal anggaran ini.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan enam komando daerah militer atau kodam baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Ahad, 10 Agustus 2025. Berikut enam kodam baru yang diresmikan Prabowo:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi

3. Kodam XXI/Radin Inten meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu

4. Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

5. Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan urgensi penambahan sejumlah komando teritorial itu agar TNI bisa lebih responsif dalam mengatasi isu-isu lokal di daerah. "Baik dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam," kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Selain itu, menurut dia, penambahan enam kodam baru ini penting lantaran cakupan wilayah tugas yang luas. Dengan adanya kodam baru di sejumlah daerah, ujar dia, kekuatan TNI AD bisa menjangkau lebih banyak wilayah hingga ke pelosok negeri.

"Sehingga peran dan kontribusinya bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal," ucap Wahyu.