KPK Kaji Pelaksanaan MBG, Dukung Perbaikan Tata Kelola

KPK mengaku tengah membuat kajian terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Kajian ini dibuat dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola program tersebut.

"Ya terkait dengan program MBG, salah satu bentuk dukungan KPK terhadap program pemerintah tersebut, saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring Pencegahan KPK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (14/10).

Budi menjelaskan, proses pengkajian tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel, observasi, hingga analisis kendala yang terjadi di lapangan.

Nantinya, dari hasil pengumpulan bahan itu akan disusun suatu rekomendasi untuk diserahkan kepada lembaga terkait dalam rangka perbaikan tata kelola.

"Sehingga dari kajian itu KPK akan memberikan rekomendasi dan harapannya adalah untuk ditindaklanjuti," ujar Budi.

"Sehingga tata kelola, mekanisme, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien dan hasilnya pun ketika didistribusikan makanan-makanan itu kepada anak-anak kita itu juga mempunyai kualitas yang baik," lanjut dia.

Beberapa waktu belakangan, program MBG tengah menjadi sorotan publik lantaran menimbulkan banyak kasus keracunan.

Ombudsman RI mencatat ada 34 kejadian luar biasa (KLB) keracunan akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai kejadian ini terhitung sejak awal program ini diluncurkan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan puluhan kejadian luar biasa ini telah memakan ribuan korban yang mayoritas merupakan anak sekolah.

"Jika kita jumlahkan, sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa keracunan dengan ribuan korban mayoritas anak sekolah," kata Yeka dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Selasa (30/9).

Yeka membeberkan beberapa kejadian. Salah satunya di Garut, ada 657 siswa yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak dari program MBG.

"Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 497 siswa mengalami gejala serupa akibat menu yang diolah tanpa disiplin standar," beber Yeka.

"Kasus terbesar terjadi di Bandung Barat, di mana 1.333 siswa harus mendapatkan perawatan medis karena makanan yang terlambat didistribusikan dan tidak higienis," sambung dia.