Nadiem Makarim Jadi Tersangka akibat Lanjutkan Proyek Chromebook Rp9,8 Triliun yang Ditolak Muhadjir

Nadiem Makarim tersangka.(Antara)

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem disebut sebagai pihak yang mendorong agar sistem operasi berbasis Chrome OS diadopsi dalam program digitalisasi pendidikan, meski sebelumnya telah ditolak oleh pendahulunya, Muhadjir Effendy.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Nurcahyo Jungkung, mengungkap bahwa Nadiem bahkan merespons langsung email dari Google yang menawarkan keterlibatan dalam pengadaan perangkat TIK. Padahal, surat elektronik tersebut sebelumnya diabaikan oleh Muhadjir.

“NAM menjawab surat Google untuk ikut serta dalam pengadaan perangkat TIK. Sebelumnya, menteri sebelumnya yakni ME (Muhadjir Effendy) tidak memberikan respons,” kata Nurcahyo di Gedung Kejagung, Kamis (4/9/2025).

Muhadjir Tolak karena Tak Sesuai Kebutuhan

Menurut Nurcahyo, Muhadjir menolak usulan proyek Chromebook lantaran spesifikasinya tidak relevan untuk kondisi banyak daerah di Indonesia. Infrastruktur internet yang tidak merata membuat perangkat berbasis koneksi daring itu sulit dipakai.

“Uji coba pengadaan Chromebook pada 2019 terbukti gagal. Unit tidak dapat digunakan di sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Dugaan Rekayasa Teknis dan Kerugian Negara

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan empat tersangka lain: mantan staf khusus Nadiem Jurist Tan (JT), konsultan Ibrahim Arief (IA), eks Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsah (MUL), dan eks Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih (SW).

Penyidikan yang dimulai sejak 20 Mei 2025 menemukan indikasi pemufakatan jahat. Tim teknis disebut diarahkan untuk menyusun kajian pengadaan TIK yang mengunggulkan Chromebook, meski hasil uji lapangan telah menunjukkan kelemahannya.

Proyek ini menguras anggaran besar: Rp3,58 triliun dari Kemendikbudristek ditambah Rp6,3 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).