Netanyahu Rencanakan Israel Kuasai Total Gaza, Hamas dan Arab Bereaksi

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencana untuk mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan di tengah tekanan global atas operasi militer yang telah berlangsung hampir dua tahun di wilayah Palestina tersebut.

"Kami bermaksud demikian," kata Netanyahu kepada Fox News, Kamis waktu AS, ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir Gaza.

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya," ujarnya, dikutip dari AFP, Jumat (8/8/2025).

Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berencana memerintah Gaza secara langsung. Tetapi menyerahkan wilayah itu kepada kekuatan Arab.

Namun, ia tidak menyebut negara mana saja yang akan dilibatkan. Ia pun tak menjelaskan bentuk tata kelola yang akan dijalankan.

Pernyataan ini muncul menjelang pertemuan terbatas kabinet keamanan Israel yang akan membahas strategi militer terbaru di Gaza. Menurut dua sumber pemerintah yang dikutip Reuters, salah satu opsi yang dibahas adalah pengambilalihan bertahap wilayah Gaza yang masih di luar kendali militer Israel, diawali dengan peringatan evakuasi kepada warga sipil.

Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan keputusan akhir dari pertemuan tersebut masih harus disetujui dalam sidang kabinet penuh yang kemungkinan baru digelar pada Minggu mendatang. Jika dijalankan, rencana ini akan membalikkan kebijakan Israel tahun 2005 yang menarik pasukan dan pemukim dari Gaza, namun tetap mengendalikan wilayah udara, perbatasan, dan infrastruktur utama.

Langkah tersebut sebelumnya dikritik kelompok sayap kanan Israel, yang menyalahkannya atas kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina tahun 2006. Belum jelas apakah Netanyahu menginginkan pendudukan jangka panjang atau hanya operasi militer sementara untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel yang tersisa.

Perlu diketahui, dukungan terhadap kelanjutan perang pun mulai goyah di dalam negeri. Survei menunjukkan sebagian besar warga Israel menginginkan perang berakhir dengan kesepakatan pembebasan sandera.

Pernyataan Netanyahu segera memicu kecaman dari Hamas. Dalam keterangannya, kelompok tersebut menyebut rencana Israel sebagai "kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi."

"Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan tawanannya dan mengorbankan mereka," kata Hamas dalam pernyataan resmi.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menyebut rencana pembentukan pemerintahan alternatif untuk Gaza sebagai bentuk "pendudukan baru" yang akan dianggap sebagai perpanjangan tangan Israel.

Negara-negara Arab juga menolak keterlibatan tanpa restu Palestina. Melalui pejabat Yordania, negara-negara Arab mengatakan hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina.

"Keamanan di Gaza harus dikendalikan oleh lembaga-lembaga Palestina yang sah," tegasnya.

Awal tahun ini, proposal Mesir yang didukung sejumlah negara Arab untuk membentuk komite administratif teknokrat Palestina pascaperang ditolak oleh Israel dan Amerika Serikat.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Perpecahan Nyata di Israel, Netanyahu Mau Pecat Pejabat Penting Ini