Singgung Pentingnya Hilirisasi, Bahlil Bandingkan dengan Zaman VOC

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ia menilai hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah penghasil.

Bahlil menyoroti sektor nikel sebagai contoh keberhasilan hilirisasi. Pada 2017–2018, ekspor bijih nikel Indonesia hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Setelah penghentian ekspor bijih nikel dan pembangunan industri pengolahan, total ekspor pada 2023–2024 melonjak menjadi 35–40 miliar dolar AS.

“Kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang. Dulu mereka ambil barang mentah kita, olah di luar, baru dibawa lagi ke negeri kita. Kita ini sekolah sampai tidak tahu lagi sampai di mana. Masa cara lama mau dipakai lagi?” kata Menteri ESDM dalam Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Bahlil mencontohkan hilirisasi juga mencakup pembangunan smelter Freeport di Gresik dengan investasi 3 miliar dolar AS. Dari 3 juta ton konsentrat, smelter itu menghasilkan 50–60 ton emas, menunjukkan nilai tambah signifikan dari pengolahan di dalam negeri. Ia menegaskan, program ini mendukung kedaulatan sumber daya alam sekaligus membuka lapangan kerja di daerah.

Ia menambahkan, hilirisasi harus memberikan keadilan bagi pelaku usaha lokal. Revisi Undang-Undang Minerba kini memberi prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada UMKM, koperasi, dan BUMD daerah agar masyarakat setempat dapat menjadi tuan di negerinya sendiri.

“Kalau kita mau kasih UMKM Kutai, itu harus orang Kutai, kantornya di Kutai, KTP-nya di Kutai. Jangan orang Kutai yang kantornya di Jakarta. Kita harus jadikan orang daerah tuan di negerinya sendiri,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Menteri ESDM juga menekankan kepatuhan terhadap jaminan reklamasi demi memastikan tambang meninggalkan warisan lingkungan yang baik. Ia meminta pengusaha menunaikan kewajiban ini agar tidak merugikan kelestarian alam.