Sultan HB X Ajak Kampus di Yogyakarta Sampaikan Aspirasi Tanpa Kekerasan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA, – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta para pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta untuk mengarahkan mahasiswanya menyampaikan aspirasi secara sopan dan tanpa kekerasan. Seruan ini disampaikan Sultan HB X dalam pertemuan dengan pimpinan 10 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Minggu malam.

"Pertemuan kami ini dengan para rektor maupun pembantu rektor di DIY untuk menyamakan persepsi. Harapan saya, untuk bisa memberikan pemahaman, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang. Tapi untuk demokratisasi, itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan," ujar Sultan.

Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta.

Sultan menyadari bahwa mahasiswa sudah sewajarnya menyampaikan aspirasi dan tidak dapat dilarang. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya membangun demokrasi dengan itikad baik tanpa menimbulkan korban atau kerusakan yang bersifat anarkistis.

Selain perguruan tinggi, Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan juga telah berkomunikasi dengan pimpinan SMA dan SMP untuk memberikan pemahaman kepada pelajar yang hendak ikut dalam aksi unjuk rasa. "Kalau tidak perlu, kan enggak perlu harus bolos sekolah karena tugasnya anak-anak ini bersekolah," tambahnya.

Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia memperingatkan agar aspirasi tidak dibarengi tindakan anarkistis. "Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Yogyakarta harus tetap damai," katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menganggap arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyamakan persepsi agar perguruan tinggi dapat mendampingi mahasiswa dengan baik. "Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkistis. Kami di UGM membuka 'crisis center' sebagai langkah antisipasi," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara