Tanahnya Dihargai Murah, Warga Temanggung Tolak Lepas Lahan untuk Proyek Tol Bawen-Yogyakarta

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna, mengungkapkan, terdapat 170 bidang tanah di daerahnya, tepatnya di Kecamatan Pringsurat, yang harus dibebaskan untuk pembangunan pintu keluar (exit tol) pada proyek Tol Bawen-Yogyakarta. Namun saat ini terdapat 100-an bidang tanah yang proses ganti ruginya masih terhambat akibat harga tanah warga di sana ditawar sangat murah oleh pemerintah. 

"Ada 100 bidang tanah yang tidak setuju dengan harga ganti rugi dari pembebasan tanah," kata Nadia saat menghadiri rapat bersama anggota Komisi V DPR RI Dapil Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Jateng di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Jumat (25/7/2025). 

Dia menambahkan, warga enggan melepas tanah mereka karena harga yang ditawarkan pemerintah sangat jauh di bawah harga pasaran. "Yang biasanya di daerah tersebut sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per meter, dan sekarang ini ditaksir harganya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu saja per meter," ujar Nadia. 

Nadia mengungkapkan, masalah tersebut menjadi perhatian tersendiri Pemkab Temanggung. Dia pun mengaku telah menyampaikan isu terkait kepada anggota Komisi V DPR RI Dapil Jateng VI Sofwan Dedy Ardyanto. "Tapi sampai sekarang ini belum ada jalan keluar," katanya. 

"Semoga dengan kesempatan ini, aspirasi masyarakat kami bisa tersampaikan dan bisa terselesaikan dan ada jalan keluar," tambah Nadia. 

Sofwan Dedy Ardyanto turut hadir dalam rapat bersama bupati/wali kota dan anggota Komisi V DPR RI Dapil Jateng di Gedung Gradhika. Dia menjelaskan, terkait exit tol di Kecamatan Pringsurat, pembebasan lahan yang belum tuntas berada di dua desa, yakni Desa Kebumen dan Pingit. 

Menurut Sofwan, salah satu penyebab pembebasan lahan di kedua desa tersebut terhambat memang karena harga yang ditawarkan pemerintah jauh dari harga pasaran. "Yang kedua adalah ada dugaan kuat, dan ini sudah saya temukan buktinya, tidak equal treatment," ucapnya.

"Jadi ada (tanah) yang dihargai hanya Rp 150 ribu (per meter persegi), ada yang dihargai tiga kali lipat, lima kali lipat, sepuluh kali lipat," tambah Sofwan. 

Dia mengaku tak tahu mengapa terjadi hal demikian. "Saya tidak tahu, mungkin diskusi di belakang meja. Nah, temuan-temuan seperti ini mengganggu stabilitas," katanya. 

Sofwan mengatakan telah beberapa kali bertemu dengan warga di Desa Kebumen dan Pingit untuk meredakan situasi. Selain itu, Sofwan pun menjalin komunikasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). "Jadi sekarang bolanya ada di BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol)," ucapnya.

"Kalau ini nanti tidak selesai juga, sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya juga punya hak untuk kemudian membawa permasalahan ini ke penegak hukum," tambah Sofwan.