Tayangan Xpose Uncensored Disorot, Ulama Kediri Tuntut Permintaan Maaf Trans7

Pesantren di Kediri minta Trans7 meminta maaf langsung ke pihak Ponpes Lirboyo.(Freepik)

SEJUMLAH pesantren di Kediri menuntut permintaan maaf secara langsung dari pihak Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung martabat ulama dan menyakiti hati para santri.

“Seharusnya Trans7 sudah menyiapkan langkah konkret untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para pengasuh pesantren, khususnya di Lirboyo. Tayangan itu jelas melukai hati kami,” ujar K.H. Basori Alwi, Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Ibaad, dikutip dari Antara, Selasa (14/10).

Menurut Kiai Basori, pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah pengasuh pesantren lain di Kediri. Semua pihak menyesalkan isi tayangan yang dianggap melecehkan martabat ulama serta mencederai perasaan para santri.

“Narasi yang disampaikan itu benar-benar membuat santri loro ati (santri sakit hati). Ini bukan perkara sepele, marwah santri sangat bergantung pada kemuliaan dan kehormatan para kiai,” tegasnya.

Kiai Basori menegaskan, pesantren sejak dahulu merupakan lembaga pendidikan mandiri yang menanamkan adab dan akhlak. Ia menilai, bila ada pemberian materi kepada kiai, nilainya tak akan pernah sebanding dengan ilmu yang telah diberikan.

“Dalam salah satu kitab klasik disebutkan, satu huruf ilmu jika dihargai dengan uang nilainya setara satu juta dirham. Itulah harga ilmu. Bahkan, santri pun tidak berani melintas di depan rumah kiainya, karena begitu besar rasa hormat mereka,” ungkapnya.

Terkait tudingan bahwa kiai memperbudak santri, ia menilai hal itu narasi menyesatkan.

“Perbudakan hanya terjadi di kalangan orang yang tak berilmu. Di dunia pesantren, santri justru berbahagia saat diminta bantuan oleh gurunya, karena sadar mereka takkan mampu membalas jasa dan kemuliaan ilmu sang kiai,” tambahnya.

Kiai Basori menekankan, para kiai selama ini mengajar dengan penuh keikhlasan, bukan demi kepentingan duniawi, melainkan untuk mencetak generasi berilmu dan berakhlak. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengawal persoalan ini, sekaligus meminta Dewan Pers melakukan evaluasi terhadap Trans7.

“Permintaan maaf saja tidak cukup. Di era digital, berita buruk lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Kami menuntut pemerintah mencabut izin siaran Trans7,” tegasnya.

KPID Jawa Timur: Tayangan Trans7 Berpotensi Langgar Etika Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur turut menyoroti tayangan tersebut. Ketua KPID Jatim Royin Fauziana menyatakan, pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat dan tokoh pesantren di berbagai daerah yang keberatan atas isi siaran itu.

KPID menilai tayangan Xpose Uncensored berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), khususnya mengenai penghormatan terhadap nilai agama dan keberagaman.

“Penyiaran seharusnya memperkuat semangat toleransi, bukan malah menebar stigma terhadap kelompok tertentu. Tayangan semacam ini jelas bertentangan dengan nilai kebhinekaan bangsa,” ujarnya. (Ant/Z-10)