Apdesi Minta Gibran Tingkatkan Alokasi Dana Operasional Desa Jadi 5 Persen

DEWAN Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) meminta pemerintah meningkatkan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen. Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengatakan peningkatan alokasi itu untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Apdesi sudah menyampaikan itu kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

"Usulan itu merupakan salah satu hasil rakernas (rapat kerja nasional) yang digelar Apdesi pada pagi hari," kata dia dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Pada pertemuan itu pula, Surta mengatakan Gibran menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program itu seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan program makanan bergizi gratis.

“Kami diminta tetap semangat mendukung pembangunan dan selalu menjalankan program pemerintah. Beliau juga meminta agar perintah ini diteruskan ke tingkat bawah,” ujar Surta. 

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP APDESI Asri Anas melaporkan sepuluh persoalan pemerintahan desa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya adalah permintaan dukungan Gibran dalam membantu 22.000 desa yang berada di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut.

Gibran menyampaikan seluruh masukan tersebut akan dipelajari. Putra sulung mantan presiden Jokowi ini mengatakan pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pemerintah.

Apdesi adalah organisasi yang menaungi perangkat desa di seluruh Indonesia. Mereka adalah kelompok yang mendukung Prabowo dan Gibran ketika pemilihan presiden 2024. Apdesi bersama tujuh organisasi desa lain membentuk Desa Bersatu.