BAKN DPR: Postur RAPBN 2026 optimistis pertahankan eksistensi bangsa

Jakarta (ANTARA) - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) berpendapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan postur yang optimistis guna mempertahankan eksistensi bangsa.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, Wakil Ketua BAKN DPR Herman Khaeron menuturkan dalam RAPBN 2026, defisit yang ditargetkan cukup tipis dibanding dengan syarat APBN sekitar 2,94 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 2,48 persen PDB.

Namun untuk menekan defisit anggaran, dirinya menilai Presiden Prabowo Subianto masih memiliki cara lain, seperti efisiensi terhadap berbagai kegiatan yang tidak produktif serta tidak memberikan efek atau dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional.

"Tentu itu akan dipangkas dan dialokasikan untuk menurunkan tingkat defisit," ucap Herman.

Baca juga: Prabowo targetkan APBN di 2027 atau 2028 tidak lagi defisit

Kendati demikian dengan alokasi belanja yang mendekati Rp3.800 triliun, dia menyebutkan anggaran tersebut akan menjadi stimulus yang sangat besar dalam mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,4 persen, dengan inflasi yang akan dijaga secara terkendali di level 2,5 persen.

"Dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen, ini adalah suatu pijakan untuk kemudian optimistis di 2026 sudah menemukan pola," ungkap dia.

Menurutnya, pola itu termasuk pada putaran ekonomi lokal, yang akan diperkuat dengan perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta koperasi Dharma Sejahtera Mandiri Raya (DMR).

Dengan demikian apabila jangkauan ekonomi daerahnya semakin kuat, kata dia, maka perputaran roda ekonomi di daerah tersebut akan lebih kuat lagi.

Hal tersebut, kata Herman, ditambahkan pula dengan adanya berbagai paket stimulus, subsidi, dan sebagainya, yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen.

Baca juga: Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

Dalam mempertahankan eksistensi bangsa, dia menuturkan terdapat beberapa syarat, seperti kemandirian dan kedaulatan pangan serta energi, sehingga tak perlu lagi mengandalkan APBN.

Begitu pula, lanjut dia, dengan adanya kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang secara khusus bertugas untuk mengakselerasi setiap pembangunan yang dibutuhkan.

"Termasuk hilirisasi dan sumber daya lainnya yang diharapkan ke depannya tidak hanya bertumpu kepada APBN," tutur Herman menambahkan.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menargetkan alokasi belanja negara pada tahun depan sebesar Rp3.786,5 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara 2026 ditargetkan terkumpul senilai Rp3.147,7 triliun, sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,48 persen PDB.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.