Ikuti Jejak Inggris Cs, Australia Siap Akui Kedaulatan Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia akan mengakui negara Palestina paling cepat pada Senin (11/8/2025), mengikuti jejak Prancis, Inggris, dan Kanada. Kabar ini dilaporkan Sydney Morning Herald (SMH) yang mengutip sumber anonim di pemerintahan.

Perdana Menteri Anthony Albanese disebut dapat memberi persetujuan setelah rapat rutin kabinet pada hari yang sama. Namun, kantor PM belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini.

"Ini masalah waktu, bukan apakah," ujar Albanese di Selandia Baru, Sabtu (9/8/2025), menegaskan komitmen pemerintahnya pada solusi dua negara.

"Untuk jangka waktu yang lama, ada posisi bipartisan di Australia yang mendukung dua negara," tambahnya, seperti dikutip Reuters.

Dalam pernyataan terbarunya, Senin, Albanese mengungkapkan kapan Australia akan mengakui kedaulatan Palestina.

"Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera," kata Albanese.

Albanese membuat pengumuman tersebut setelah rapat kabinet, dan mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa pengakuan akan didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara mana pun di masa depan.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," kata Albanese.

Albanese mengatakan dia berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis dan mengatakan kepadanya bahwa solusi politik diperlukan dan bukan solusi militer.

Bulan lalu, Prancis dan Kanada telah mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Inggris menyatakan akan mengambil langkah serupa kecuali Israel menghentikan krisis kemanusiaan di wilayah Palestina dan mencapai gencatan senjata.

Namun, Israel mengecam langkah tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menilai pengakuan negara Palestina justru menguntungkan Hamas.

"Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke lubang kelinci begitu saja, ini mengecewakan dan memalukan, tetapi tidak akan mengubah posisi kami," tegas Netanyahu, Minggu (10/8/2025).

Ia menambahkan mayoritas warga Israel menolak pembentukan negara Palestina karena dianggap akan membawa perang, bukan perdamaian.

Adapun pemerintahan kiri-tengah Albanese selama ini memang mendukung hak Israel untuk hidup dalam perbatasan yang aman sekaligus mengakui hak Palestina untuk memiliki negara merdeka.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PM Australia Tiba di Istana Merdeka, Disambut Langsung Prabowo