PBB Kecam Rencana Israel Ambil Alih Gaza

Logo PBB.(AFP/MICHAEL M SANTIAGO)

SEJUMLAH duta besar PBB mengecam rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko melanggar hukum humaniter internasional, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa rencana itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri perang.

Dalam konferensi pers yang disebutnya bertujuan membongkar kebohongan, Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer yang direncanakan akan bergerak cukup cepat dan akan membebaskan Gaza dari Hamas. 

Dia juga mengeklaim bahwa sandera Israel yang ditahan di Gaza adalah satu-satunya yang sengaja dibuat kelaparan dan membantah bahwa Israel membuat warga Gaza kelaparan.

Rencana ini menuai kritik keras dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Inggris, Prancis, Denmark, Yunani dan Slovenia menyerukan pembatalan operasi, menyatakan bahwa langkah itu tidak akan menjamin kembalinya para sandera dan berisiko semakin membahayakan nyawa mereka. 

Tiongkok menyebut tindakan tersebut sebagai hukuman kolektif yang tak dapat diterima, sementara Rusia mengingatkan risiko intensifikasi permusuhan yang gegabah.

"Jika rencana-rencana ini dilaksanakan, kemungkinan besar akan memicu bencana lain di Gaza, yang akan berdampak luas di seluruh wilayah dan menyebabkan pengungsian paksa, pembunuhan, dan kehancuran lebih lanjut," kata Miroslav Jenca, Asisten Sekretaris Jenderal PBB seperti dikutip BBC News, Senin (11/8).

Sementara itu, Ramesh Rajasingham dari Kantor Kemanusiaan PBB menyatakan bahwa krisis pangan di Gaza kini bukan lagi ancaman kelaparan melainkan kelaparan, murni dan sederhana.

Amerika Serikat (AS), melalui Duta Besar Dorothy Shea, justru membela Israel. Dia mengatakan AS telah bekerja tanpa lelah untuk membebaskan para sandera dan mengakhiri perang. 

Shea menegaskan bahwa perang dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan menyebut tuduhan genosida terhadap Israel terbukti salah.

Pada hari yang sama, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump terkait rencana ini. Di dalam negeri, ribuan warga Israel turun ke jalan menolak kebijakan tersebut karena khawatir akan membahayakan sandera yang masih ditahan.

Netanyahu mengungkapkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk menghancurkan dua benteng Hamas yang tersisa di Kota Gaza dan wilayah sekitar al-Mawasi. Dia juga memaparkan rencana tiga langkah untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, termasuk pembukaan koridor aman, penambahan pengiriman bantuan udara, serta memperbanyak titik distribusi bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF).

Namun, PBB mencatat bahwa sejak GHF beroperasi pada akhir Mei, sedikitnya 1.373 warga Palestina tewas saat mencoba mendapatkan makanan. Netanyahu menuduh Hamas menjarah truk bantuan dengan kekerasan dan menyatakan bahwa banyak penembakan dilakukan oleh Hamas di lokasi bantuan. (I-3)