80 Tahun RI: Pelajaran dari Runtuhnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia

Sejumlah kendaraan melintas di dekat Videotron yang menampilkan logo HUT RI ke-80 di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Di saat dunia sedang diguncang oleh Perang Dingin, antara Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan sekutunya melawan Amerika Serikat dan sekutunya yang dikenal sebagai Blok Barat. Negara-negara berkembang yang seringkali kita kenal sebagai “Negara Dunia Ketiga” berkumpul dalam suasana penuh wibawa Konferensi Gerakan Non-Blok (GNB). Dalam Konferensi GNB yang mengundang negara-negara Dunia Ketiga dari Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin untuk menciptakan poros geopolitiknya sendiri.

Dua tokoh besar abad ke-20 yang menjadi motor penggerak GNB, bertukar pandangan tentang masa depan bangsanya. Sukarno, pemimpin yang mengguncang dunia dengan pidato-pidato pembebasan, menatap sahabatnya, Josip Broz Tito—Marsekal yang mempersatukan tanah-tanah Slavia Selatan di bawah panji sosialisme Non-Blok, sosialisme ala Yugoslavia dan pemimpin negara komunis yang berani melawan dominasi Uni Soviet.

"Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda?" tanya Sukarno, suaranya mantap namun penuh rasa ingin tahu.

Tito tersenyum bangga. “Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami.”

Namun giliran Bung Karno menjawab pertanyaan serupa, ia tidak menyebut kekuatan militer, ekonomi, atau teknologi. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan terdalam, ia berkata, “Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila.”

Pada tahun 1960-an, mungkin banyak orang akan menganggap dialog itu sekadar diplomasi sopan di antara dua pemimpin besar dunia ketiga. Kalau dilihat kepercayaan diri Bung Karno menjawab pertanyaan Tito tentunya tidak masuk akal dan kelihatan bercanda, bila melihat konteks saat itu. Apalagi, jika kita melihat kondisi Indonesia kala itu: ekonomi goyah, pemberontakan di berbagai daerah, dan politik yang dipenuhi intrik. Pemerintahan Indonesia bersusah payah mempertahankan otoritas dan kesatuan Indonesia yang terbagi atas 17 ribu pulau, membuat geografi Indonesia yang tersebar oleh lautan dan terdiri atas pulau-pulau tidak mudah dikendalikan.

Sementara itu, Yugoslavia di bawah Tito tampak seperti sebuah negara yang solid: ekonominya stabil dan tidak ada ketimpangan ekonomi, militernya kuat, wilayahnya tidak terpisah atas pulau-pulau serta tersatukan dalam daratan, pendidikan gratis hingga kuliah dan kesehatan gratis, dan diplomasi non-bloknya menjadi teladan.

Namun sejarah, sang hakim yang tak bisa disuap, membalik naskahnya. Empat dekade kemudian, Yugoslavia lenyap dari peta dunia pada 1992. Hari ini, Yugoslavia tinggal nama di peta sejarah, pecah menjadi tujuh negara berdaulat. Jutaan tentara yang dibanggakan Tito justru saling menembak satu sama lain dalam perang etnis yang mengerikan. Sementara itu, Indonesia—yang dulu oleh sebagian orang dipandang rapuh—masih tegak, kini menapaki 80 tahun kemerdekaan.

Ujian Sejarah dan Runtuhnya Imperium

Presiden Indonesia Sukarno disambut oleh Presiden Yugoslavia, di lapangan terbang Pula 08 April 1960 saat kunjungan resmi. Foto: AFP

Abad ke-20 adalah laboratorium besar bagi eksperimen ideologi. Uni Soviet, lahir pada 30 Desember 1922, mengusung Marxisme–Leninisme sebagai bendera revolusi kelas pekerja. Mereka menjadi salah satu dari dua negara adidaya dunia, pemenang Perang Dunia II, pemimpin Blok Timur, negara yang menjelajahi Antariksa, dan penantang Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Bahkan Uni Soviet memiliki prestasi di berbagai bidang yang hingga kini Indonesia belum bisa mencapainya, bahkan secara ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan geopolitik, dan militer jelas-jelas melampaui Indonesia.

Namun, pada 26 Desember 1991, raksasa itu ambruk akibat gerakan etno-nasionalisme. Ideologi komunis yang selama ini menjadi perekat bangsa kemudian kehilangan legitimasinya. Lima belas negara bagian Uni Soviet pecah keluar, mengibarkan benderanya masing-masing dan membuat Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara. Bubarnya Uni Soviet menjadi sebuah contoh runtuhnya imperium yang pernah menggetarkan dunia modern.

Yugoslavia punya kisah yang berbeda, tapi ujungnya serupa. Negara yang awalnya berdiri sebagai Kerajaan Yugoslavia (1929–1941) sempat hilang dari peta akibat pendudukan Nazi Jerman dan Fasis Italia. Setelah perang, pada 29 November 1945, lahirlah Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah Marsekal Josip Broz Tito.

Tito membangun sosialisme versi sendiri yang desentralistis dan non-blok. Yugoslavia menolak tunduk pada Moskow dan Washington, membuka pintu pada dunia Barat dan Timur, dan memimpin Gerakan Non-Blok. Yugoslavia menjadi negara sosialis paling “keren” di Eropa, dengan pendidikan gratis hingga kuliah, kesehatan gratis, tidak adanya ketimpangan ekonomi, ekonomi yang makmur, militer terkuat no.4 di Eropa, dan paspor yang bisa menembus semua blok politik.

Namun fondasi mereka bertumpu pada federasi etnis: Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, dan Montenegro. Selama Tito hidup, figur karismatisnya menjadi perekat. Tapi begitu ia wafat pada 4 Mei 1980, retakan mulai terasa.

Konstitusi 1974 yang membagi kekuasaan ke presidium beranggotakan perwakilan daerah yang terdiri dari 6 negara bagian dan 2 republik otonom (setara provinsi otonom) malah memperlemah pusat. Nasionalisme etnis yang lama terpendam sejak berakhirnya Perang Dunia II kembali meletup, memicu krisis ekonomi hingga perang saudara yang brutal.

Pada 27 April 1992, Yugoslavia resmi bubar menjadi 7 negara: Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia, dan Kosovo. Runtuhnya Yugoslavia dengan perang saudara antar-etnis dan agama yang mengerikan, membuktikan bahwa ideologi persatuan berbasis figur dan federasi etnis rapuh ketika krisis datang.

Perbatasan antara Ceko dan Slovakia yang dulunya merupakan satu negara. Foto: Radovan Stoklasa/REUTERS

Cekoslovakia adalah contoh bubarnya negara tanpa darah. Negeri ini lahir pada 1918, sempat diduduki Nazi (1939–1945), lalu menjadi bagian Blok Timur di bawah komunisme. Negara ini pernah menjadi negara dengan industri yang maju di Eropa Timur. Bahkan menjadi salah satu eksportir alutsista dengan banyak negara yang membeli persenjataan dari mereka. Bahkan menjadi negara yang memiliki salah satu universitas tertua dan salah satu terbaik di Eropa yakni Charles University yang berdiri pada 1347.

Sayangnya pasca jatuhnya komunisme lewat Velvet Revolution (Revolusi Bludru) 1989, dua etnis utama—Ceko dan Slovakia—gagal menemukan visi bersama untuk negara baru yang demokratis pasca revolusi. Perbedaan ekonomi dan aspirasi politik memuncak, dan pada 1 Januari 1993, Cekoslovakia bubar menjadi dua negara melalui proses yang dikenal sebagai Velvet Divorce (Perceraian Bludru). Lahirlah Republik Ceko dan Republik Slovakia.

Dari semua kisah ini, ada satu benang merah: ideologi yang rapuh atau terlalu bertumpu pada satu pilar—apakah itu figur, kelas sosial, atau keseragaman budaya—akan sulit bertahan ketika dihadapkan pada badai perubahan.

Pancasila Sebagai Imagined Communities dan Mitos Politik

Berbeda dengan ideologi mana pun di dunia yang penciptanya mengeklaim sebagai pencipta ideologi tersebut, Bung Karno dengan kerendahan hatinya menyebut dirinya sebagai “Penggali Pancasila” bukan sebagai pencipta ataupun perumus. Bung Karno menyatakan Pancasila bukanlah ideologi yang murni ia ciptakan sendiri, melainkan ia gali dari warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia dan kemudian ia sintesakan sehingga lahirlah Pancasila yang ia kemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Terlihat di sinilah Pancasila menampilkan keunikannya. Bung Karno tidak merumuskannya sebagai dogma tertutup yang memaksa semua orang berpikir seragam. Pancasila adalah konstruksi ideologis yang sekaligus bersifat revolusioner dan lentur, sebuah ideologi “hibrid revolusioner.” Ia bukan federasi etnis, bukan imperium ideologi tunggal, bukan demokrasi yang murni disandarkan pada keseragaman aspirasi ekonomi.

Pancasila sebagai ideologi hibrid revolusioner—ia menyerap nilai universal namun membumikan dalam konteks Nusantara. Sila Ketuhanan melindungi spiritualitas bangsa tanpa menjadi teokratis. Sila Kemanusiaan melintasi batas suku dan agama. Persatuan Indonesia menjadi sabuk pengikat yang tidak memberi ruang pada separatisme sebagai cita-cita sah. Kerakyatan memastikan demokrasi tak liar tanpa arah, sementara Keadilan Sosial memagari agar pembangunan tak hanya menguntungkan segelintir elite.

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Benedict Anderson dalam imagined communities menjelaskan bahwa bangsa adalah “komunitas yang dibayangkan”—bukan karena anggotanya saling mengenal secara pribadi, tetapi karena mereka berbagi narasi bersama tentang siapa mereka. Pancasila menjadi jantung dari naras...