REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf menanggapi proses revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Ia berharap, beleid itu dapat segera disahkan sebelum akhir bulan Agustus 2025.
"Revisi Undang-Undang Haji hari ini, pekan ini, sudah masuk ke pemerintah. Tinggal bagaimana proses di Setneg (Sekretariat Negara) dan sebagainya. Kita harapkan sebelum Agustus lewat sudah selesai, digetok," kata sosok yang akrab disapa Gus Irfan itu saat menghadiri workshop penyelenggaraan haji bersama Kementerian Haji Arab Saudi di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Ia mengaku yakin, dalam waktu dekat revisi undang-undang (UU) tersebut akan disahkan oleh DPR. Dengan demikian, pelimpahan penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji akan berada di bawah kewenangan BP Haji, tak lagi Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Irfan menegaskan saat ini tanggung jawab masih berada di kementerian tersebut. Adapun setelah revisi disahkan, otoritas akan beralih ke BP Haji.
"Ketika kemarin saya ditanya siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, saya jawab, untuk hari ini masih di Kementerian Agama. Tapi, insya Allah minggu depan sudah ada di kami, karena memang sedang diproses dan hari ini sudah di pemerintah," kata dia.
Gus Irfan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai workshop yang membahas aspek media dan teknis pelaksanaan haji.
"Kami dari Indonesia merasa terhormat menjadi destinasi pertama dari kunjungan tim Kementerian Haji dalam melaksanakan workshop di seluruh dunia," kata dia.
Menurut dia, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memiliki visi yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.
"Kita sama-sama berpikir tentang jamaah. Pemerintah Indonesia fokus pada jamaah Indonesia, sementara pemerintah Saudi memikirkan jamaah seluruh dunia. Namun, semangat pelayanannya sama," kata Irfan.
Ia berharap kerja sama dan pemahaman bersama yang dibangun melalui forum-forum semacam ini akan membawa perbaikan signifikan dalam pelayanan haji di masa mendatang.
"Mudah-mudahan dengan workshop ini kita bisa saling melengkapi. Kita jadi paham apa yang diharapkan pemerintah Saudi dan mereka juga memahami tantangan kami, sehingga insya Allah pelayanan jamaah haji pada 2026 akan jauh lebih baik," katanya.
sumber : Antara