Geber Swasembada Air-Bangun Papua, Ditjen Cipta Karya Kantongi Rp12 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp12,03 triliun untuk tahun anggaran 2026, program dukungan manajemen mendapatkan nilai sebesar Rp1,33 triliun. Angka tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran dan non operasional perkantoran.

Sedangkan sebagian besar dari dana tersebut yakni lebih dari Rp10,6 triliun diprioritaskan untuk program perumahan dan kawasan permukiman khususnya berfokus penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Mengenai sumber dana untuk proyek tersebut, berasal dari skema Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN), pemerintah mendapatkan Rp2,55 triliun serta SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 218 miliar. Sumber utamanya berasal dari rupiah murni.

"Kemudian untuk kegiatan dibiayai dari rupiah murni dialokasikan sebesar Rp7,92 triliun," kata Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana di Gedung DPR, Kamis (11/9/2025).

Alokasi terbesar mengalir ke pembangunan permukiman, termasuk proyek air bersih, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh. Subprogram yang menyedot perhatian adalah Swasembada Air dengan alokasi Rp1,04 triliun. Dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek vital di sektor hulu dan hilir penyediaan air bersih, seperti SPAM Wirotho Agung, Bendungan Pidekso, SPAM di Pulau Kayu di Halmahera Selatan, dan lainnya.

Sementara itu, program IBM yang mencakup Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Tempat Pengolahan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau TPS3R, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) juga mendapat porsi signifikan yakni Rp1,27 triliun.

Tidak ketinggalan, pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia tetap menjadi prioritas.

"Kemudian mendukung pelaksanaan DOB Papua sebesar Rp724,06 miliar," kata Dewi.

Dana ini akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur permukiman di beberapa kabupaten baru, seperti Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Proyek mencakup pembangunan kantor bupati, SPAM IKK, dan infrastruktur permukiman lainnya.

Meski jumlahnya kecil dibanding program utama, pos anggaran Tanggap Darurat tetap disiapkan sebesar Rp100 miliar. Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan mendesak akibat bencana, seperti penyediaan alat dan mobilisasi personil.

Di sisi lain, dukungan teknis untuk pengembangan kapasitas daerah, pemantauan risiko, dan inovasi teknologi juga dialokasikan sebesar Rp893,2 miliar.

Beberapa proyek lanjutan seperti kontrak tahunan (multi year contract) sebesar Rp1,14 triliun akan melanjutkan pembangunan gedung di Malaysia yakni KBRI dan lainnya.

Sementara proyek optimalisasi sebesar Rp129,8 miliar akan menyasar efisiensi sistem SPAM yang sudah ada.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Strategi Pertumbuhan Pembiayaan Infrastruktur Nasional