Yusril Tolak Pembentukan TGPF Soal Kerusuhan di Demonstrasi Agustus

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut demonstrasi massa yang disertai kerusuhan pada pekan terakhir Agustus 2025. Alasan Yusril, para pelaku sudah ditahan dan diperiksa oleh penegak hukum.

Yusril memastikan polisi sudah menangkap orang-orang yang diduga terlibat kerusuhan dalam unjuk rasa di akhir Agustus 2025. Ia mengatakan, pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) membutuhkan waktu, baik untuk menyusun orang maupun menunggu mereka bekerja dalam mengumpulkan fakta-fakta. Sedangkan, kata Yusril, fakta-faktanya sudah jelas dan proses hukum sudah berjalan di penegak hukum.

“Jadi, daripada menunggu lama pembentukan TGPF, saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang. Lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama. Kecuali, misalnya, negara diam, tidak berbuat apa apa, baru dibentuk TPGF,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.

Sebelumnya, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen atau TGPF untuk mengusut kerusuhan selama demonstrasi massa, yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 hingga awal September ini. Masyarakat sipil mencatat 10 orang tewas selama demonstrasi, termasuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri, di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 28 September 2025.

Presiden Prabowo Subianto sempat menanggapi tuntutan tersebut. Prabowo menilai usulan pembentukan tim investigasi independen itu merupakan langkah yang masuk akal. "Saya kira itu masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kami lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 September 2025, dikutip dari keterangan tertulisnya. 

Prabowo menyebut, dari semua aspirasi masyarakat yang diserapnya, sebagian masuk akal. Tapi beberapa aspirasi lainnya masih perlu diperdebatkan.

“Kami pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan usulan masyarakat yang masih bisa diperdebatkan adalah soal penarikan TNI dari pengamanan sipil. “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya, saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan.”

Menurut Prabowo, tugas utama TNI adalah menjaga rakyat dari berbagai bentuk ancaman. Sehingga tuntutan untuk menarik TNI dari ranah keamanan perlu diperdebatkan. 

“Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar, itu ancaman, membuat kerusuhan, itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” kata Prabowo.