Menteri LH soal Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Bali: DAS Berpohon Sisa 3%

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan cuaca ekstrem dan alih fungsi lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi dua faktor utama penyebab banjir di Bali pada Rabu (10/9) lalu.

Hanif mengatakan, luas DAS berpohon di Bali mencapai 45 ribu hektare. Dari jumlah itu, kini hanya tersisa 15 ribu hektare atau sekitar 3 persen. Padahal, lanjut dia, idealnya DAS yang mampu menampung atau menahan hujan mencapai 30 persen.

"Bahwa DAS di Bali itu ada Ayung, di bawahnya ada 4 DAS. Ada DAS Mati, Das Badung, Das Padu. Itu semuanya hulunya Das Ayun dengan jumlah totalnya 49.500 hektare. Kemudian dari 49.500 hektare itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektare atau boleh dikatakan hanya 3 persen," katanya usai Rakor Penanganan Banjir di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Sabtu (13/9).

Dia mengatakan, dalam 10 tahun belakangan setidaknya ada 459 hektare di daerah DAS terjadi pengalihan fungsi lahan. Untuk di Bali, kata dia, angka tersebut sangat berarti.

"459 itu untuk pulau lain mungkin kecil, tetapi untuk pulau Bali sangat berarti karena sisa hutannya hanya 1.500 gitu." Katanya

Lahan di sekitar DAS Beralih fungsi menjadi permukiman, pertanian terbuka, pertanian campuran dan lain sebagainya. "Jadi dua hari ini memperburuk kapasitas kemampuan lingkungan dari daerah wisata, salah satunya Denpasar dan Bandung ini. Jadi wajib ditanam," katanya.

Saat cuaca ekstrem melanda pada Rabu (10/9) lalu, curah hujan sangat tinggi, yakni 247 milimeter per hari dan volume air hujan diperkirakan sekitar 121 juta meter kubik. DAS Ayun tidak mampu menampung air hujan. Selain itu, beberapa saluran sungai atau drainase mengalami sedimentasi sehingga menimbulkan timbunan sampah.

Hanif mengaku sudah menginstruksikan agar Pemprov Bali melakukan pemulihan atau reboisasi dan melakukan moratorium pembangunan. Apalagi, potensi bencana hidrometeorologi masih bisa terjadi di tengah perubahan iklim global.

"Jadi tadi yang dikatakan, kita semua akan melakukan pengawasan ketat, termasuk upaya dari kita semua untuk menghindari sejauh mungkin konversi-konversi lahan yang tidak diperlukan. Jadi kita harapkan tidak ada lagi konversi-konversi lahan untuk kegiatan terbangun, seperti vila, cottage, dan lain-lain yang akan mengganggu serapan," katanya